Jakarta – Puluhan ribu driver ojek online (ojol) roda empat kemudian dua rencananya akan melakukan demo di sebagian tempat pada Selasa (20/5/2025). Dalam unjuk rasa yang disebutkan ada lima tuntutan yang mana diminta mereka.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menjelaskan diperkirakan lebih banyak dari 25 ribu ojol. Aksi dimulai pada pukul 13:00 Waktu Indonesia Barat di dalam bermacam kota di Jawa serta sebagian Sumatera.
“Serta akan dilakukannya pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan lalu pengiriman barang melalui perangkat lunak secara massal dengan cara mematikan program pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan jam 23.59,” kata Igun di informasi resminya yang digunakan diterima CNBC Indonesia, Mulai Pekan (19/5/2025).
“Maka kami menghimbau untuk warga luas di DKI Jakarta kemudian hampir seluruh Tanah Air agar sementara pada satu hari semata untuk tiada melakukan pemesanan layanan ojol R2 kemudian R4 sebagai upaya untuk mengelak sesuatu yang digunakan bukan diinginkan bersama,” imbaunya.
Sejumlah titik yang tersebut akan didatangi para pengemudi ojol diantara lain Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, DPR RI, kantor aplikasi, dan juga kedudukan terkait aplikator.
Dia mengemukakan pihak ojol telah berkali-kali melakukan aksi. Namun disebutnya pemerintah hingga aplikator menganggapnya remeh, menimbulkan pihak program terus berlaku bukan adil untuk driver.
“Sudah berkali-kali kami aksi damai namun semuanya seperti dianggap remeh oleh eksekutif maupun aplikator sehingga pihak aplikator makin menjadi-jadi memproduksi program-program hemat lalu prioritas bagi pegemudi online yang sangat merugikan pengemudi online, sehingga aksi kali ini mungkin saja kami harus lebih besar keras aksinya,” jelasnya.
Lima tuntutan juga akan diberikan pada aksi besok, berikut seluruh tuntutan demo tersebut:
1. Presiden RI kemudian Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas untuk perusajaan program pelanggar regulasi eksekutif RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022.
2. DPR RI Komisi V agar mengatur RDP gabungan Kemenhub, Asosiasi, Aplikator.
3. Potongan Program 10%
4. Revisi Tarif Penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll)
5. Tetapkan Tarif Layanan Makanan juga Kiriman Barang, libatkan Asosiasi, Regulator, Aplikator lalu YLKI
Next Article Demo Ojol Tuntut THR 17 Februari 2025, pemerintahan Lakukan Ini
Artikel ini disadur dari 5 Tuntutan Driver Ojol Demo Besar-besaran Besok Jam 13.00 WIB
