DKI Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan penyaluran beras Proyek Stabilisasi Pasokan dan juga Harga Pangan (SPHP) akan tambahan fokus pada wilayah yang digunakan nilai beras mediumnya lebih besar tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Deputi Sektor Ketersediaan kemudian Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengemukakan pada tempat yang disebut "merah" atau memiliki tarif lebih tinggi dibandingkan dengan area lainnya seperti Kepulauan Maluku lalu Papua.
"Indikator keberhasilan inisiatif beras SPHP kali ini tidak ukuran yang mana disalurkan, tapi efektivitas pada penurunan nilai ke wilayah yang tersebut disalurkan," ujar Ketut di Jakarta, Selasa.
Menurut Ketut, salah satu langkah yang digunakan bisa jadi dilaksanakan adalah dengan menggandakan pasokan ke wilayah tersebut.
Misalnya, kata Ketut, apabila pada Papua biasa mendapat 1.000 ton beras maka akan digandakan bermetamorfosis menjadi 2.000 ton beras. Upaya ini diyakini Ketut dapat menekan biaya beras ke tempat yang dimaksud dianggap setiap saat tinggi.
Lebih lanjut, Ketut menyampaikan penyaluran beras SPHP dengan jumlah total yang dimaksud sejenis rata pada tiap daerah, tak lagi sanggup diterapkan pada 2025.
"Jangan sampai kejadiannya, kita laksanakan SPHP, membiarkan semuanya begini hanya (volume beras yang digunakan sama), tapi tidaklah ada penurunan harga. Hal ini berubah menjadi koreksi kami, evaluasi kami di dalam tahun 2023-2024," kata Ketut.
Diberitakan sebelumnya, Bapanas akan memberikan sanksi terhadap penjual yang mana mengirimkan beras Stabilisasi Pasokan dan juga Harga Pangan (SPHP) dalam berhadapan dengan harga jual eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.
"Ini adalah beras pemerintah, begitu beras pemerintah maka penerapan HET-nya berubah jadi wajib. Wajib kemudian jikalau dilanggar ada sanksi," ujar Ketut.
Ketut menyampaikan seluruh pihak terkait harus mematuhi aturan yang digunakan berlaku untuk SPHP. Dengan demikian, harga jual beras yang tersebut diterima oleh konsumen sesuai dengan HET.
Penyaluran beras SPHP sendiri merupakan upaya dari pemerintah untuk menekan biaya beras. Oleh karenanya, ia menekankan tak boleh ada permainan nilai pada tingkat pengecer.
Artikel ini disadur dari Bapanas: Program SPHP fokus di wilayah dengan harga beras di atas HET
