JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi secara besar-besaran untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, kemudian mempercepat pembangunan ekonomi pada sektor tekstil, komoditas tekstil, sepatu, dan juga sektor padat karya lainnya. Hal itu disampaikannya ketika menjadi pemimpin rapat sama-sama jajaran Dewan Sektor Bisnis Nasional (DEN) di area Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu 19 Maret 2025 dengan fokus pada penguatan sektor bidang padat karya.
Menteri Koordinator Sektor Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, sektor tekstil lalu produk-produk tekstil yang tersebut ketika ini menerima hampir 4 jt tenaga kerja lalu mencatatkan ekspor lebih besar dari USD2 miliar menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
“Arahan pertama tentu pemerintah harus mengawasi dari keseluruhan supply chain juga juga melakukan harmonisasi daripada tarif yang tersebut sudah ada dilakukan,” kata Airlangga terhadap awak media usai rapat.
“Dan kedua, kita merespons terhadap barang yang mana di-dumping melalui tindakan anti-dumping. otoritas tentu akan membentuk semacam satgas, di area mana ini akan diadakan percepatan,” sambungnya.
Presiden Prabowo juga memacu agar sektor padat karya masuk di Proyek Vital Nasional (PSN) agar berbagai kemudahan perizinan juga prasarana insentif mampu segera diberikan. eksekutif turut menyiapkan paket revitalisasi mesin-mesin produksi pada rangka menjaga daya saing industri.
Pemerintah menyediakan Rp20 triliun kredit pembangunan ekonomi dengan subsidi bunga 5% untuk sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan minuman, hingga furniture.
“Kita berharap bahwa dengan sektor padat karya ini bisa saja ditangani dengan baik, kita berharap lapangan kerja dapat tercipta kemudian kita memiliki target dengan sesudah EU CEPA ini diharapkan sektor ini akan kembali bergeliat,” tambah Airlangga.
Sementara itu, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, pemerintah akan segera menindaklanjuti arahan Presiden melalui rapat terbatas pada waktu dekat. Menurut Luhut, ketika ini pasukan dari Kementerian Koordinator Area Perekonomian lalu DEN telah terjadi bekerja sejenis untuk mempersiapkan hambatan deregulasi tersebut.
“Saya kira ini perintah yang jelas kemudian akan ditindaklanjuti minggu depan ini, ratas untuk itu sehingga dengan demikian bisa jadi segera diberitahukan langkah-langkah. Artinya tidaklah akan menghurangi rekomendasi-rekomendasi yang mana itu menjadi penghambat terhadap industri-industri yang digunakan mau masuk ke Indonesia,” ujar Luhut.
Luhut pun menegaskan agar semua pihak bekerja bersama-sama untuk melakukan pengawasan agar deregulasi ini dapat berjalan dengan baik.
“Presiden tadi saya pikir memberikan instruksi yang digunakan sangat jelas kemudian sangat baik mengenai permasalahan deregulasi. Karena deregulasi ini akan mengempiskan korupsi, akan menimbulkan lebih besar efisien, kemudian akan mendirikan sistem ekologi perekonomian kita tambahan bagus,” tutur Luhut.
