JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang digunakan menghapus kuota impor untuk beberapa jumlah komoditas strategis. Langkah yang dimaksud sebagai bentuk reformasi kegiatan ekonomi yang dimaksud progresif dan juga berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah kritis membongkar tata niaga yang dimaksud selama ini dikuasai kelompok rente serta praktik bukan sehat.
“Presiden mengambil langkah yang tersebut tepat dan juga berani. Hal ini membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang dimaksud lebih banyak efisien serta transparan,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
Hanif mengingatkan, liberalisasi impor tidaklah boleh dilepaskan begitu semata tanpa pengaman juga kebijakan penyeimbang. Negara tetap memperlihatkan mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa produsen di negeri tidak ada tergilas pada kompetisi bursa bebas yang mana belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku bidang usaha nasional, khususnya yang dimaksud selama ini menopang permintaan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup dikarenakan banjir barang impor murah,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan pada kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan sektor substitusi impor—yakni sektor-sektor strategis yang mana mampu memproduksi barang yang tersebut selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
“Jangan semata-mata bicara masalah membuka pintu, tapi juga masalah menyiapkan dapur sendiri. Perkuatan bidang substitusi impor adalah kunci kemandirian sektor ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengatakan pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun tetap saja harus diarahkan secara strategis agar menggalang ketahanan kegiatan ekonomi nasional.
“Impor harus selektif juga bersifat komplementer, tidak substitusi terhadap apa yang digunakan bisa jadi diproduksi dalam pada negeri. Kita bisa saja memperluas hubungan dagang, tapi tetap memperlihatkan dengan keberpihakan pada sektor juga petani kita sendiri,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang adil serta timbal balik. Jika Indonesia membuka lingkungan ekonomi bagi produk-produk negara mitra, maka akses bursa ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.
“Langkah Presiden sudah ada benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi bursa dan juga keberpihakan terhadap pembangunan bidang nasional,” tandasnya.
