JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) membutuhkan wadah urusan politik untuk mempertahankan eksistensinya setelahnya tidak ada lagi menjabat sebagai kepala negara. Fernando berpendapat, salah satu opsi yang digunakan masuk akal adalah bergabung dengan partai kebijakan pemerintah (parpol) yang mana selama ini punya peran di dinamika urusan politik nasional.
“Joko Widodo membutuhkan wadah untuk dapat mempertahankan eksistensinya pada kebijakan pemerintah Indonesia. Sehingga perlu bergabung dengan salah satu partai kebijakan pemerintah yang selama ini selalu memberikan warna di urusan politik Indonesia,” ujar Fernando, Rabu (26/3/2025).
Dia pun menyoroti selain delapan parpol yang miliki kursi di area DPR, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga tetap memperlihatkan mampu bersaing pada mewarnai urusan politik nasional. Dengan demikian, kata dia, potensi Jokowi untuk bergabung dengan PSI semakin terbuka lebar.
PSI dipimpin oleh anak bungsunya, Kaesang Pangarep. “Sehingga sangat kemungkinan besar Joko Widodo bergabung dengan partai yang digunakan ketika ini dipimpin oleh anak bungsunya. Apalagi secara jelas gagasan partai super terbuka oleh Jokowi diwujudkan oleh Kaesang pada PSI,” imbuhnya.
Dia melanjutkan, apabila Jokowi mengambil peran strategis pada PSI, baik sebagai pembina atau di jabatan lainnya, hal ini akan memberikan dampak signifikan bagi parpol tersebut. Fernando melanjutkan, kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum PSI dan juga Jokowi pada tempat strategis akan meningkatkan daya saing kemudian elektabilitas PSI pada menghadapi Pemilihan Umum 2029.
“Kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum kemudian Jokowi sebagai pembina atau jabatan lainnya akan mampu meningkatkan pernyataan PSI 2029 yang tersebut akan datang,” ucapnya.
Meski hingga pada saat ini belum ada pernyataan resmi dari Jokowi mengenai langkah politiknya setelahnya 2024, prakiraan mengenai kemungkinan bergabungnya dengan PSI semakin menguat. Jika benar terjadi, maka langkah yang disebutkan diyakini akan datang menjadi salah satu strategi urusan politik yang tersebut menarik untuk disimak pada perjalanan urusan politik Indonesia ke depan.
