DKI Jakarta – Kebijakan Taraf Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Kondisi Keuangan yang digunakan dilakukan dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang digunakan lebih banyak fleksibel kemudian realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN penting menyesuaikan dengan keadaan di dalam lapangan agar bukan menghambat daya saing bidang nasional pada berada dalam persaingan global yang dimaksud semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah bisa saja kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di dalam hadapan para pelaku usaha lalu pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang digunakan berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menyokong peningkatan bidang pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Taraf Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi material baku, tenaga kerja, serta rute produksi dari di negeri yang mana digunakan pada sebuah item atau jasa. Semakin besar nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang digunakan terlibat pada pembuatan komoditas tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang dan juga jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan bidang pada negeri agar lebih lanjut kuat lalu kompetitif. Sehingga, pemerintah telah lama menetapkan batas minimal TKDN yang harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kondisi Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang dan juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman lalu hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan sejumlah manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengakomodasi lebih besar berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, dan juga meningkatkan daya saing hasil lokal. Pemakaian item pada negeri tidak hanya sekali tentang kepentingan ekonomi, tapi juga persoalan memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang dimaksud disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri tidak semata persoalan nomor atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan lalu teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tidaklah hanya saja menggalakkan lapangan usaha untuk memenuhi target hitungan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi biosfer bidang lokal agar meningkat lalu mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
