JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta-minta polisi agar bertindak tambahan tegas menertibkan preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas). Tindakan tegas kepolisian misalnya dengan melakukan sweeping dengan segera ke lapangan serta menangkap mereka yang digunakan melakukan pungutan liar (pungli).
“Polisi wajib sikat oknum ormas bergaya premanisme oleh sebab itu mereka ini parasit yang merusak iklim investasi. Contoh kecil, misalnya urusan lahan parkir kios atau restoran. Itu kan lahan pemilik usaha, kenapa ormas yang maksa kelola lahan juga uang parkirnya? Ini adalah kan meresahkan,” kata Sahroni pada keterangannya, Hari Senin (17/3/2025).
“Makanya menurut saya, dipertegas aja tindakan polisi. Tangkap para preman berkedok ormas ini, sweeping, periksa, lalu tentunya diperingatkan agar tak mengulang kembali kelakuannya,” sambungnya.
Menurut Sahroni, upaya sapu bersih ormas pelaku pungutan liar (pungli) ini penting untuk menjaga nyamannya pemodal pada Tanah Air. “Saya rasa semangat ini juga sejalan dengan Pak Prabowo yang ingin menggerakkan penanaman modal mengalami perkembangan pada Tanah Air. Artinya polisi tegas saja. Sampaikan ke para ormas ini agar tiada main-main dengan hukum. Negara jangan kalah dengan preman,” ujar politikus Partai Nasdem ini.
Selain ormas yang suka memalak, beliau juga mendesak polisi menertibkan ormas berkedok agama yang dimaksud men-sweeping warung yang tersebut mengakses di dalam siang hari di tempat Siklus Ramadan. “Saya perhatikan juga di dalam tahun ini kok mulai bermunculan lagi berita tentang sweeping warung-warung yang digunakan mengakses pada siang hari di area Siklus Ramadan. Hal ini juga pelakunya harus ditertibkan, oleh sebab itu jelas ada permintaan orang tak berpuasa pada situ,” jelasnya.
“Mungkin ada non-muslim, ibu hamil, orang sakit, jadi mereka ini bertindak tiada jelas juga menghadapi perintah agama yang dimaksud mana. Saya minta ini diberantas juga,” sambungnya.
SCOPE: RUU TNI Tuai Polemik, Tetap Dikebut atau Dilanjut setelahnya Reses?
Sahroni pun turut menyoroti kebiasaan beberapa oknum ormas, yang digunakan kerap memanfaatkan peluang Lebaran sebagai ladang pungli. “Apalagi ini mau Lebaran, biasanya para oknum ada aja akalnya untuk memeras para pengusaha. Maksa minta THR-lah, bikin proposal, pungli, lalu sebagainya. Padahal itu kan bukanlah urusan pemilik usaha, merekan sudah ada bayar pajak ke negara. Harus ditertibkan,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Polri melalui Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan komitmennya yang mana akan menindak tegas oknum yang terlibat pada aksi premanisme sehingga menghambat iklim penanaman modal di dalam Tanah Air.
