Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menyampaikan kerangka kebijakan perekonomian makro lalu pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2026 terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada hari ini, Selasa (20/5/2025).
Dokumen ini nantinya akan bermetamorfosis menjadi komponen pembahasan awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Menurut Sri Mulyani, KEM PPKF dinilai telah terjadi disusun dengan mempertimbangkan bermacam dinamika global ketika ini. Dia pun menuturkan pihaknya akan memonitor bervariasi langkah-langkah efisiensi di penyusunan RAPBN 2026, dengan mengevaluasi realisasi tahun ini.
“Ini kan masih sekitar 2 bulan lagi ya, jadi kinerja dari Kementerian/Lembaga serta langkah-langkah efisiensi mereka itu tentu akan masuk di dalam pada pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN,” kata Sri Mulyani dalam DPR setelahnya Rapat Paripurna ke-18, Selasa (20/5/2025).
Dia pun melakukan konfirmasi pemerintah akan masih selektif pada APBN 2026. Hal ini dijalankan sebab APBN akan diprioritaskan untuk bidang-bidang tertentu yang tersebut wajib mendapatkan afirmasi.
“Makanya desainnya nanti akan tetap dilihat dari sisi kinerja perekonomian makronya,” kata Sri Mulyani.
Strategi ini, lanjutnya, mengacu pada Asta Cita 8 dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto. “Kita optimalkan program-program yang mana didevelop oleh Kementerian serta Lembaga. Tentu cuma dengan arahan lalu guidance dari Bapak Presiden.”
Next Article Tok! Sri Mulyani & DPR Sepakat Belanja Kemenkeu Dipangkas Rupiah 9 Triliun
Artikel ini disadur dari Sri Mulyani Pastikan Efisiensi Tetap Lanjut di APBN 2026
