Telegram ancam tinggalkan Prancis apabila dipaksa beri akses “backdoor”

Telegram ancam tinggalkan Prancis apabila dipaksa beri akses “backdoor”

Istanbul – pimpinan Telegram Pavel Durov menegaskan bahwa aplikasinya akan hengkang dari Prancis apabila pemerintah terus mendesak untuk mendapatkan akses backdoor atau akses ke sistem tanpa harus melalui mekanisme yang mana umum.

“Telegram lebih besar memilih mengundurkan diri dari dari suatu negara ketimbang menghancurkan sistem enkripsi melalui pintu belakang (backdoor) lalu melanggar hak asasi manusia,” tulis Durov pada Awal Minggu ke wadah X.

Ia mengumumkan tindakan Majelis Nasional Prancis bulan kemudian yang menolak rancangan undang-undang pelarangan enkripsi sebagai langkah bijak.

Jika disahkan, undang-undang itu akan menjadikan Prancis negara pertama yang tersebut mencabut hak privasi digital warganya, kata Durov.

Namun, perdebatan perihal enkripsi itu kembali mencuat pasca Prefek Kepolisian Paris menggalang wacana yang disebutkan pada Hari Jumat lalu.

“Secara teknis, tiada mungkin saja menjamin bahwa hanya sekali pihak kepolisian yang tersebut sanggup mengakses pintu belakang. Begitu celah itu dibuka, pihak lain — mulai dari agen asing hingga peretas — juga bisa saja memanfaatkannya. Akibatnya, arahan pribadi warga yang mana taat hukum pun mampu terekspos,” jelas Durov.

Ia menambahkan, pemberlakuan kebijakan itu tiada akan efektif pada memberantas perdagangan narkoba dikarenakan pelaku kejahatan bisa saja permanen menggunakan perangkat lunak lain yang tersebut lebih besar kecil serta tidaklah terpantau.

Sesuai dengan EU Digital Service Act, lanjut Durov, Telegram cuma akan mengutarakan alamat IP dan juga nomor telepon terperiksa kejahatan apabila ada perintah pengadilan yang mana sah — dan juga tidak isi instruksi mereka.

Ia juga menyoroti bahwa Komisi Eropa sedang mengajukan inisiatif mirip untuk membuka akses pintu belakang pada program pesan, kemudian menegaskan bahwa “tidak ada negara yang dimaksud kebal terhadap erosi kebebasan secara perlahan.”

“Kita harus terus mengingatkan para pembuat undang-undang bahwa enkripsi bukanlah untuk melindungi penjahat –melainkan melindungi privasi juga keamanan orang-orang biasa. Kehilangan proteksi itu akan menjadi tragedi,” kata Durov.

Sumber: Anadolu

Artikel ini disadur dari Telegram ancam tinggalkan Prancis jika dipaksa beri akses “backdoor”